Presiden Lantik Kepala Otorita IKN di Istana Negara

KLIKSAJA.COJakarta, Kamis 10 Maret 2022 Presiden melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut mengambil sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya, Kamis (10/03/2022).

Selepas pelantikan, Bambang Susantono mengatakan bahwa ia dan Dhony Rahajoe akan berupaya untuk menjalankan penugasan dan amanah sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi, keduanya akan berupaya membangun IKN sebagai sebuah kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan.

“Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik sekali lagi, tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant, sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua, city for all,” ujar Bambang.

Bambang pun meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, keduanya yakin IKN akan menjadi kota yang inklusif.

“Kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara ini sehingga menjadi kota yang sekali lagi inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.